Strategi dan Kebijakan Pengaturan Konten Internet

Oleh: Sonny Zulhuda

‘Thinking the unthinkable’. Mungkin inilah pemeo yang terlintas ketika kita membincangkan masalah pengaturan konten dalam ruang maya (cyberspace). Dalam diskursus perundangan dan kebijakan Internet, pengaturan konten Internet (Internet Content Regulation) ini memang telah menghamparkan polemik yang masih belum selesai. Berbagai pendekatan diambil di berbagai negara dan malah di banyak tempat, masalah ini belum mendapat perhatian sama sekali.

Minimnya perhatian itu disebabkan oleh berbagai faktor, yang setidaknya dapat digambarkan dalam dua skenario: pertama, di negara-negara yang tingkat kemajuan digitalnya rendah, pengaturan konten tentunya dianggap sebagai inisiatif prematur. Biasanya di negara-negara ini Internet masih merupakan barang mewah dan yang pasti belum terlihat adanya penyalahgunaan konten yang merugikan masyarakat. Ini merupakan faktor prioritas.

Continue reading

Advertisements

Keadilan di Balik Telekonferensi

Oleh: Sonny Zulhuda

 

“Kamera dan teknologi tidak bisa berbohong, tapi mampu mengaburkan kebenaran.”

 

Ian Magee, pimpinan The Court Service yang pada akhir tahun 1990-an membantu menyukseskan program modernisasi pengadilan dan tribunal di Inggris, pernah berkomentar sinis tentang betapa tradisionalnya lembaga peradilan di sana. Menurutnya, kamar-kamar pengadilan adalah area publik terakhir yang nyaris tidak tersentuh oleh teknologi komputer di era informasi ini. Tidak berlebihan, ungkapan ini juga berlaku bagi peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia. Akhirnya, teknologi komputer juga akan menginvasi dunia peradilan di Indonesia dan mengambil tempat di kamar-kamar persidangan. Apakah lembaga peradilan dan masyarakat kita siap?

Continue reading

Cyberlaw dan Mazhab Kebebasan

Oleh: Sonny Zulhuda

Seorang teman sekampus yang mahasiswa pasca sarjana Teknik Komputer, selalu skeptis setiap kali kami berdiskusi tentang pemberlakuan hukum untuk internet. Dalam bidang perlindungan hak cipta misalnya, dia bersikukuh bahwa internet tidak akan pernah bisa dikontrol. Sekalinya sebuah karya cipta -berupa karya sastra, seni, atau karya-karya grafis misalnya- tersedia di dalam jaringan internet, saat itu pula perlindungan terhadap hak cipta bagi karya-karya tersebut akan pupus. Downloading dan copying menjadi terjustifikasi, karena internet tidak semestinya mengenal peraturan atau pemberlakuan hukum.

Sikap skeptis dan anti terhadap pemberlakuan hukum di internet tidak hanya dijumpai pada Abrar. Bahkan orang sekaliber Scott Mc-Nealy, eksekutif perusahaan Sun Microsystems, industri komputer besar di Amerika Serikat, pesimis terhadap perlindungan kerahasiaan dan data personal (privacy) dalam dunia maya. Baginya internet sudah tidak bisa lagi menjamin kerahasiaan seseorang, maka tidak perlu lagi ada usaha untuk memberlakukan hukum tentang kerahasiaan dalam internet. Continue reading

Seputar Registrasi Prabayar, Perlindungan Data dan Perdagangan Dunia

Oleh: Sonny Zulhuda

 

Dipicu oleh rentetan aksi terorisme di Thailand sejak 2004, pemerintah negara-negara ASEAN secara terpisah namun sejalan mulai mengambil kebijakan ketat terhadap pelangganan telepon seluler prabayar berupa penerapan registrasi dan pendataan pemakainya (Republika, 09/11). Dalam setahun terakhir saja, inisiatif ini dapat ditemui di empat negara utama ASEAN: Thailand, Singapura, Malaysia dan kini di Indonesia. Sederhananya, ada dua faktor yang melatarbelakangi inisiatif ini. Pertama, ancaman terorisme yang menghantui pemerintah dan juga rakyat, dan kedua, berbagai kasus penyalahgunaan teknologi telekomunikasi ini yang makin merebak dengan berbagai modus operandinya. Continue reading

  • January 2008
    M T W T F S S
        Mar »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,630 other followers