[Petikan UU-ITE] Struktur Batang Tubuh UU-ITE

BAB I – KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)

BAB II – ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3-4)

BAB III – INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5-12)

Continue reading

[Petikan UU-ITE] Definisi Istilah dalam UU ITE

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Continue reading

[Petikan UU-ITE] Konsiderans UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Sonny Zulhuda: As always in every Indonesian legislation, the new Electronic Information and Electronic Transaction Act (a.k.a. UU-ITE) mentions specific framework that spells out the philosophical, social and juridical backgrounds of the law. Here is the excerpt as to such framework that may help readers understand the objectives of the law (It’s in Indonesian, though):

The UU-ITE says:

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

Continue reading

Parliament Passed Indonesia’s first Cyberlaw

After more than 8 years, the long-awaited first cyberlaw legislation had finally made its way to the Indonesian legal system. The Indonesian lawmakers had finally given the nod to the law in its plenary meeting in Jakarta on Tuesday, 25th of March 2008. In its original language, the law is entitled ‘Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.’ I shall congratulate all parties who had been involved in the making of this law as this piece of legislation is surely becoming an important milestone for the making of the information society in the world’s fourth most populous country.

Soon after the law was passed, I received the final copy of the law from a friend of mine. The same final draft can also be downloaded from the website of the Ministry of Communications and Information Technology, Indonesia.

For the benefit of everyone, I am introducing excerpts of this law in other sections of this blog.

To be continued….

  • March 2008
    M T W T F S S
    « Jan   May »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,632 other followers