Perlindungan Data Pribadi dan Ancaman Kebebasan Sipil

Oleh: Sonny Zulhuda

[RUU PDP masuk Prolegnas pada 2020 di era pemerintahan Jokowi, akankah terealisasi?]

Ini adalah tema yang saya paparkan dalam Webinar berjudul Rembug Nasional tentang Ancaman Kebebasan Sipil dan Keadilan Sumber Daya Alam yang diadakan oleh Majelis Hukum dan HAM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 8 Juli 2020. Hadir memberikan keynote adalah Ketua PP Muhammadiyah Bapak Dr. Busyro Muqoddas, S.H, M.Hum. Dalam sambutannya, Dr. Busyro Muqoddas menyampaikan garis besar berbagai permasalahan hukum dan keadilan di Indonesia dan upaya bersama untuk mereposisi keadilan di Indonesia. “Mari kita kembalikan demokrasi Indonesia ke jalan yang benar,” demikian Dr Busyro yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik.

Acara nasional ini dimoderatori oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum, yang juga adalah ketua MHH PP Muhammadiyah. Terimakasih saya sampaikan khusus kepada sahabat saya Bapak Rahmat Muhajir Nugroho, S.H, M.H sekretaris MHH PP Muhammadiyah dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mengontak saya untuk acara ini.

Dalam kesempatan Webinar ini, saya mengetengahkan kaitan hak privasi dan perlindungan data pribadi dengan aspek kebebasan sipil. Memang keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Contoh saja, makna dan cakupan hak atas privasi itu dapat diperluas dengan berbagai aspek hak-hak sipil lainnya seperti hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk bebas bergeak, hak beropini dan berpendapat serta hak untuk memiliki dan menguasai aset atau properti.

Continue reading “Perlindungan Data Pribadi dan Ancaman Kebebasan Sipil”