Sonny ZulhudaBy: Sonny Zulhuda
Materi presentasi: STIHPADA 2019
Education in the Era of Industrial Revolution 4.0
By: Sonny Zulhuda
Today we welcome the visit by the delegates from Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Indonesia to IIUM Campus.
The Rector of UAI Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc will be delivering his public lecture on “Education in the Era of Industrial Revolution 4.0” at the the Law Faculty Building, International Islamic University Malaysia, Gombak, Selangor.
This event is jointly organised by the IIUM International Office and PPI-IIUM (Indonesian Students Association in IIUM).
The presentation material can now be downloaded here: Education Toward Society 5.0 ASEAN Model_IIUM_25 Oktober 2019
Several Aspects of Regulating Financial Technology (Fintech)
By: Sonny Zulhuda
Minggu ini saya diminta bicara di Seminar International tentang Fintech di 3rd International Conference on Islamic Epistemology (ICIE) 2019 Indonesia di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Indonesia.
Di antara key points yang akan saya sampaikan adalah:
1. Fintech (Financial Technology) adalah inovasi yang harus dijaga (bukan malah dihalang-halangi) oleh regulasi.
2. Fintech tidak tumbuh dalam ruang nir-regulasi (legal vacuum) oleh karena itu masih harus taat terhadap aturan main yang ada.
3. Pengaturan Fintech perlu hati-hati, sinergis dan technology-neutral, jika tidak maka regulasi akan kounter produktif dan fintek layu sebelum berkembang.
4. Layaknya mengatur produk-produk teknologi, mengatur fintek perlu memadukan berbagai aspek termasuk norma, pasar, arsitektur dan juga kode/pengaturan.
5. Terakhir, kita perlu awas terhadap ruang-ruang samar (blindspot) dalam pengaturan data fintek.
DOKUMEN PAPARAN/SLIDES bisa diunduh disini ICIE UAI 2019
Terimakasih kepada penyelenggara seminar UAI dan IIIT yang telah mengundang saya untuk berbagi.
Beberapa slides dibawah didapati dari presentasi Pembicara kunci dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia:
Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga bermanfaat.
Saatnya Indonesia Memiliki UU Perlindungan Data Pribadi
By: Sonny Zulhuda
Ada tiga hal yang memerlukan jawaban kita:
- Data Pribadi warga Indonesia semakin terekspos, disalahgunakan, dieksploitasi oleh kerakusan dan ketamakan penggiat Big Data.
- Data Pribadi warga Indonesia menjadi bulan-bulanan mereka yang tidak akan berhenti mengeksploitasi sumber dan kekuatan ekonomi Indonesia
- Data Pribadi warga Indonesia yang menjadi makanan sehari-hari media sosial, teknologi intrusif dan juga para kriminal yang sewaktu-waktu akan menerkam kita.
Dimana perlindungannya hukumnya? Disinilah signifikansinya UU Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection Law).
Apa saja sebenarnya yang hendak diatur dan dilindungi dalam UU tersebut? Apa hak-hak individu terhadap datanya sendiri? Apa batasan yang dikenakan bagi mereka yang ingin menggunakan data pribadi orang lain, baik untuk kepentingan bisnis maupun lainnya?
Ini di antara pokok pikiran yang tertuang dalam presentasi saya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 21 September 2019. Bagi para peserta, silakan mengunduh materi SLIDES disini: >> Hukum Data Pribadi UMP 210919
Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UM Purwokerto ini, selain saya, ada sahabat saya yang juga akan ikut urun rembuk, yaitu Dr. Iwan Satriawan dari FH UMY dan Mas Bayu Setaiawan, S.H, M.H., dari FH UM Purwokerto. Selain itu juga ada Sdr Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.
Semoga kesempatan silaturahim dan urun pikiran ini dapat kita manfaatkan bersama. Terimakasih Bapak Rektor Dr. Anjar Nugroho dan Ibu Dekan Susilo Wardana, SH., SE., M.Hum. atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Nashrun minallah wa fathun qariib.
Cryptocurrencies and Anti-money Laundering Laws: The Need for an Integrated Approach
By: Sonny Zulhuda
My latest book chapter co-worked with my colleague Dr Mohd Yazid Zul Kepli who also led the project.
“Cryptocurrencies and Anti-money Laundering Laws: The Need for an Integrated Approach”
This chapter attempts to clarify and describe the legal and regulatory framework for cryptocurrency with special focus on Malaysia and the threats that it poses from the anti-money laundering perspective.
Currently, very few countries have legislations that regulate cryptocurrency. Nonetheless, the crazy surge in prices (to more than 20-folds at some point) has sent both legitimate investors and criminals flocking to cryptocurrencies.
This chapter analyses and compares the official reports from various governments, writings of government officials, experts and scholars in journals and newspapers, interviews and draws conclusions on the legal framework of cryptocurrency, and money laundering challenges.
The study notes that the decision of the US regulators in allowing Bitcoin futures to trade on major exchanges to be one of the reasons behind the sudden surge. The study also finds that the South Korean regulators’ approach in banning its financial institutions from dealing with virtual currency is a positive one.
The chapter stresses that it is not adequate for regulators to warn the public to act with extreme caution and increase their understanding on the risks they take on if they choose to invest in cryptocurrencies. Instead, it is necessary to have comprehensive international and national laws and regulations for the control and management of cryptocurrencies. In addition, the anti-money laundering legal framework must be improved to cater to the new threats posed by cryptocurrency.
Citation:
Kepli, M. and Zulhuda, S. (2019), “Cryptocurrencies and Anti-money Laundering Laws: The Need for an Integrated Approach”, Oseni, U., Hassan, M. and Hassan, R. (Ed.) Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia, Emerald Publishing Limited, pp. 247-263. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191020
International Conference on Community Development (ICCD) 2019
By: Sonny Zulhuda
This ICCD Annual Conference 2019 is the sixth edition as a yearly academic activity held by the Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA).
This edition it takes place in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
The opening of the Conference was officiated by HE Dr Sudjatmiko the Ambassador of the Republic of Indonesia in Brunei Darussalam.
In his speech, the Ambassador congratulates the organisers and highly hopes that the participants would come up with concrete answers or proposals to many problems faced by people today.
In this Conference I will deliver a keynote inshaAllah.
Visitor
