Sistem ‘Co-regulatory’ Penanganan Konten Internet di Indonesia

Oleh: Sonny Zulhuda

Dalam menangani kelestarian berekspresi di Internet, diperlukan infrastruktur pengaturan yang bisa berbentuk self-regulatory (pengaturan sendiri) atau state regulatory (pengaturan via perangkat undang-undang oleh pemerintah).  Namun dari itu semua, yang ideal adalah dengan pendekatan sinergis antara semua pihak yg terkait, atau para pemangku kepentingan (stakeholders). Pendekatan ini biasa dikenal sebagai ‘pengaturan bersama’ atau ‘co-regulatory approach’). Bagaimana pendekatan ‘co-regulatory’ bagi isu pemuatan konten bisa dilaksanakan di Indonesia?

Di Indonesia, tindakan pemuatan informasi yang menimbulkan permusuhan/kebencian, misalnya, berdasarkan agama, dapat dikenakan sanksi berlapis di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan ancaman denda maksimal satu milyar rupiah dan/atau penjara enam tahun.

Continue reading

Kebebasan Berpendapat dalam Internet dan Perangkat Penanganannya

Oleh: Sonny Zulhuda

j0341636Pada bagian lain kita singgung tentang munculnya persinggungan antara masyarakat informasi dan etika yang hidup dalam masyarakat itu sendiri (lihat posting ‘Masyarakat Internet dan Etika Sosial’). Pada kenyataannya, masih sering terjadi dimana-mana gejolak dan perselisihan yang melibatkan pemuatan konten yang dianggap melecehkan, baik itu dilihat dari aspek sosial, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Isu-isu seperti ini datang silih berganti. Apakah gejolak ini merupakan kutukan bagi masyarakat informasi?

Continue reading

Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE

By: Sonny Zulhuda

Bangsa Indonesia sekali lagi mencatat peristiwa penting dengan lahirnya Undang-undang Pornografi (UUP) yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas penggunaan, penyediaan dan penyebaran produk dan jasa pornografi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Coretan kecil ini mencoba melihat beberapa tantangan implementasinya di ruang maya.

Continue reading

Kaitan Pasal-pasal UU Pornografi terhadap Media Internet

Ketentuan Undang-undang Pornografi* yang terkait dengan media Internet dan perbuatan hukum pengguna Internet – Draft Matriks

Disusun oleh: Sonny Zulhuda

Media Internet merupakan salah satu obyek pengaturan UUP yang mencakup pasal-pasal pidana bagi siapa saja yang menyebarluaskan atau mengunduh pornografi melalui media informasi dan komunikasi itu.

Selain itu ada juga pasal-pasal yang terkait pencegahan, pembuktian dan pnyidikan. Pasal-pasal ini dilihat melengkapi peraturan perundangan yang sebelumnya juga baru disahkan oleh DPR pada bulan maret lalu, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Dengan adanya kepastian hukum ini, kita berharap citra negatif Internet dapat dipebaiki dan dengan demikian dapat menumbuhkan masyarakat informasi Indonesia yang kreatif, produktif dan beretika tinggi.

Lantas, sejauh mana keterkaitan pasal-pasal di UU Pornografi terhadap Media Internet? Ini bisa disimak di matriks yang tersusun dibawah. Dalam kolom keterangan, nantinya akan kita analisa lebih jauh implikasi dan penjelasannya.

Continue reading

  • August 2017
    M T W T F S S
    « Jul    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,574 other followers