Sonny Zulhuda
This post was first published by Indonesian Daily Harian Republika in its Op-ed column on Monday, 26 March 2018. Reproduced here for educational and non-commercial purposes.
Oleh: Sonny Zulhuda
Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.
Terungkap, data tersebut digunakan konsultan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisa pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyukseskan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 lalu.
Image credit to: http://origin-fastcompany.com
Walaupun sepak terjang konsultan Pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis big data dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan pemetaan pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.
Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga pemilih dalam di wilayah itu menyukai sepakbola, maka sang konsultan akan mengemas si cagub atau cabup sebagai seorang yang gemar sepakbola serta mengusung agenda terkait sepak bola untuk bahan kampanyenya.
Yang menjadi kegundahan dan kegaduhan adalah data analytics tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.
Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap breach of confidence atau breach of privacy, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan perdata bahkan pidana.
Apalagi, kita tahu data pribadi kita di Facebook bisa sangat menyeluruh. Mulai dari identitas (nama, tanggal lahir, nomor KTP/Jaminan sosial); data historis (asal daerah, pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan dan lain-lain.
Indonesia slowly emerges to put some regulations in place pertaining to the cyberspace activities. Few laws and regulations now come up that address personal data protection (PDP). In this first post, I would like to highlight some rules of personal data protection law as found in the first Indonesian cyberlaw, i.e. Law on e-Information and e-Transaction.
