A Note on Writing Academic Publications

By Sonny Zulhuda

UMP Talk

Picture: Seated beside the Dean of Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H, M.Hum.

This note is an excerpt from a public lecture I delivered in Universitas Muhammadiyah Palembang on 17th September 2018, entitled in Indonesian: URGENSI JURNAL ILMIAH UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGGI (The Urgency of Academic Publications for the Development of Human Capital in the Higher Learning Institutions)

Wahai para penghuni perguruan tinggi! Ingin tetap relevan dan tidak ditelan zaman? Menulislah dan publikasikan tulisanmu.

Karya ilmiah tidak berbeda dengan coretan di dinding Facebook: keduanya punya maksud dan menyampaikan maksudnya melalui kata-kata. Bedanya, yang pertama harus patuh pada norma metodologi dan logika. Adapun yang kedua, yah.. Tau sama tau aja¬†ūüôā

Di forum itu disampaikan bahwa publikasi ilmiahku saat ini ada lebih dari 60 paper. 15 diantaranya tercatat dalam buku Scopus. Ada yang bertanya, bagaimana memulainya?

Prasyarat utama bagi para akademisi kampus untuk bisa terus menerbitkan karya ilmiah adalah: “the inquisitive mind”. Yaitu fikiran kritis, yang senantiasa bertanya dan mempertanyakan demi mencari jawaban.

Untuk itu sangat penting adanya suplai informasi dan data, agar pertanyaan menjadi valid dan bukan mengulang apa yang telah ada. Suplai itu datang dari bacaan; baik teks maupun konteks. Buku, Internet, kedai kopi, jalanan, persekitaran bahkan pelarian sekawanan hewan bisa menjadi sumber informasi. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita bertanya, dan semakin semangat kita berkarya.

Selebihnya adalah hal teknis: metodologi penulisan, gaya sitasi dan catatan kaki, serta tetek bengek editorial lainnya. Kuncinya adalah “D-E-E-E” yaitu “Draft, edit, edit and edit”.

Pesanku juga untuk para mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, bersinergilah antara profesor, dosen senior, dosen junior dan juga para mahasiswa.

‘Jelek jelek begini’ (don’t take it literally), para mahasiswa lah yang merupakan gudang ide-ide menarik dan segar, walau kadang agak lucu dan sedikit vulgar. Intinya, mereka ini selalu berpikir disruptif.

“If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together!”

Related news: from Klikampera.com

Advertisements

Privasi dan Integritas Teknologi

Dr Sonny Zulhuda

This article, in Indonesian, was published in the national daily REPUBLIKA, on 3rd April 2018. This piece highlights the ultimate need to have a privacy-embedded technologies. Respecting privacy is a prerequisite to maintain the integrity in the use of technology. As I concluded, the connectivity that we currently enjoy shall not eliminate the identity and integrity that shape who we are, as individuals and nation.

================

boss-spying-on-youBerbagai isu kebocoran data pribadi seperti yang baru-baru ini berlaku pada data registrasi nomor telpon seluler di Indonesia, dan juga pada data pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS), membawa kita kepada pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu hak privasi terhadap data. Apakah hak privasi itu sendiri?

Jarang didefinisikan, namun sering diperdebatkan. Misalnya, dalam menyikapi isu penyadapan komunikasi oleh penegak hukum di Indonesia, masyarakat kita berpolemik sejauh mana penyadapan bisa dilakukan, mengingat efeknya yang mengoyak kebebasan dalam berkomunikasi. UUD 1945 menjamin hak kita untuk berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran atau pendapat. Jika komunikasi kita disadap, maka hak kita sudah disunat. Dalam konteks inilah Dewan Keamanan Nasional AS dikritik tajam ketika mantan pekerjanya Edward Snowden mengungkap praktik Badan itu dalam mengawasi komunikasi dan data pribadi pengguna Internet AS dan global.

Di Malaysia, pengadilan memvonis salah perbuatan memasang kamera CCTV di pekarangan rumah sendiri namun mengarahkannya ke halaman rumah orang lain karena mengganggu privasi tetangganya. Di Afganistan, orang dilarang memanjat genteng rumahnya sendiri sebelum memberitahukan tetangganya agar si jiran tidak terlihat dalam kondisi yang memalukan. Di Korea, kamera telpon seluler harus disetting dengan suara yang cukup nyaring sehingga orang tahu jika ia difoto di kawasan publik. Semua contoh diatas muaranya sama, yaitu melindungi privasi orang.

Kita tidak ingin teknologi modern yang nisbi menggerus sisi kemanusiaan yang universal dan hakiki. Teknologi informasi kita di negeri ini tidak boleh bebas nilai, dan tidak boleh pula miskin nilai. Koneksitas dan mobilitas yang semakin baik merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Namun perlu diingat, koneksitas tidak dapat menghapus identitas, dan mobilitas tidak bisa meminggirkan integritas. Majulah TI di Indonesia.

Berasal dari bahasa Inggris, “privacy” berarti hak untuk bersendirian dan untuk tidak diawasi oleh orang lain. Padanannya dalam bahasa Arab adalah “huquq fardiyyah” (hak-hak pribadi) atau “huquq al-hurmah” (dignity atau maruah).

Dalam dialektika Alquran, Continue reading

Op-Ed Column: Privacy and Integrity (Republika)

republika2

Gaduh Data Facebook

This post was first published by Indonesian Daily Harian Republika in its Op-ed column on Monday, 26 March 2018. Reproduced here for educational and non-commercial purposes.

Oleh: Sonny Zulhuda

Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan konsultan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisa pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyukseskan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 lalu.

Walaupun sepak terjang konsultan Pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis big data dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan pemetaan pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga pemilih dalam di wilayah itu menyukai sepakbola, maka sang konsultan akan mengemas si cagub atau cabup sebagai seorang yang gemar sepakbola serta mengusung agenda terkait sepak bola untuk bahan kampanyenya.

Yang menjadi kegundahan dan kegaduhan adalah data analytics tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap breach of confidence atau breach of privacy, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan perdata bahkan pidana.

Apalagi, kita tahu data pribadi kita di Facebook bisa sangat menyeluruh. Mulai dari identitas (nama, tanggal lahir, nomor KTP/Jaminan sosial); data historis (asal daerah, pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan dan lain-lain.

Continue reading

Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 


This post, based on my interviews, had first appeared in Antara News Website on Tuesday, 6th March 2018 16:56 WIB at this link 

Kuala Lumpur, 6/3 (ANTARA News) РDosen Cyberlaw Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia, Dr Sonny Zulhuda, mengharapkan pemerintah dan Parlemen Indonesia segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi agar penyalahgunaan data pribadi tidak terjadi.

“Patut diakui Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Meskipun kita memiliki beberapa peraturan perundangan, hal tersebut masih bersifat generalis namun minimalis,” katanya.Dia mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Selasa, ketika dimintai tanggapan adanya penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) terkait laporan masyarakat yang menemukan pendaftaran sejumlah nomor dengan satu NIK.

Ada peraturan yang agak spesifik, kata dia, namun hanya berlaku bagi data dalam media elektronik dan bentuknya berupa regulasi yang tidak menyediakan sanksi perdata maupun pidana.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada usaha menyiapkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi namun masih belum diketahui kapan akan dibawa ke parlemen untuk diperbincangkan dan diputuskan. Artinya masih panjang perjalanannya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam era “big data” ini, data merupakan aset dan komoditas. Juga menjadi obyek perlindungan hukum. “Di tengah-tengah eksploitasi data baik oleh pemerintah, industri maupun individu yang berkepentingan, perlindungan terhadap data pribadi menjadi keniscayaan,” katanya.

Di Indonesia, data-data pribadi terkait kependudukan dan demografis seperti NIK, KTP elektronik dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi.

Continue reading

Data Breach a Test to Our Digital Resilience

By: Sonny Zulhuda
DSC_0025
Malaysian public has recently been perturbed by a series of personal data breach one after another. While the investigation is taking place, one can only expect that what has surfaced may only be a tip of an iceberg.
As the country embraces digital economy and aims at a cashless society by 2020, this data security crisis becomes a part of the equation. More digitised information and more synchronised data mean a bigger risk of data breach calamities. As a country, there is no backing out from this equation even though that means we have to learn it hard.
As a consequence, a data breach is not a matter of ‘whether’ but is a matter of ‘when’ it will happen. This requires us to adopt a risk management approach. Failure of managing the risks can be increasingly costly. The problem is, it is too often when we realise there is a data, it may be already too late. The alleged leak and illegal sale of Malaysian telecommunications data are said to have happened years ago. By now, we are already five years too late!
Time is of the essence here. As we start to learn about the breaches that took place, swift actions are warranted. There are few points to consider by all the stakeholders.
Firstly, data users can do the least by keeping the public informed about what is going on.
Even though our PDP law does not oblige data users to notify data subjects about any breach, this is warranted for transparency and trust preservation, and hence their business continuity plan.
Secondly, we should treat this as an issue of national security.
Not only because massive data of the majority of the public is affected, but also because those data come from the telecommunications and financial industries which are deemed among the ten critical national information infrastructures (CNII) as outlined by the Malaysian National Cyber Security Policy (NCSP) 2006. So, data security under this CNII must be given utmost priority. Both public and private sectors must cooperate in dealing with the crises.
Thirdly, it is time to test the mechanism of our law.
These incidents of a personal data breach either maliciously or negligently occurred, will need to be tested against the Personal Data Protection principles enshrined in the Act.¬†The authority needs to speed up the activation of the Personal Data Protection Act (PDPA) 2010 after some “day-nap”. Other agencies need to help in accordance with the statutory powers granted to each of them.

7E3A8212

The year 2017 is notably the beginning of some successful prosecutions under the Act, which is a crucial milestone in itself. On a positive note, we should take this crisis as an opportunity to also prove our legal mechanism. 

On top of that, what we are facing now is something bigger: it is testing our resilience as a nation. The challenge is more than a damage control: it is to deal efficiently with the massive data crisis like what is happening now.

This is not a one-off duty as data security is a process rather than a result. As Vince Lombardi was once famously quoted, it is not so much about how we fall down, but rather on how to raise back. And by “we” I mentioned in this last paragraph, it is you and me and every one of us the individuals to whom the personal data actually belong to.

Policing Cryptocurrencies

By: Sonny Zulhuda

This note was a reproduction of the same published by the New Straits Times here.

You-Can-Use-Bitcoins-Here

BANK Negara Malaysia (BNM) Governor Tan Sri Muhammad Ibrahim was recently quoted in theNew Straits Times as saying that guidelines governing cryptocurrencies were expected to be unveiled by the end of the year, which is less than three months from now.

Cryptocurrency is a digital currency in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds, operating independently of the banking system. It is an emerging financial technology enabled by innovation and is increasingly popular among Internet users. It challenges financial and regulatory rules on currency and payment systems.

BNM’s statement could not have come at a better time as cryptocurrencies, such as Bitcoin, are increasingly popular in Malaysia. Not only do we see companies and communities accepting Bitcoin, but small businesses, such as a nasi kerabu stall in Kota Baru, Kelantan, were also reported as accepting payment in Bitcoin.

As with any new and disruptive technology-based business phenomenon, cryptocurrency has its pro and cons. Proponents view it as a natural solution for fast-growing electronic commerce through a ubiquitous technology like the Internet. They also argue that cryptocurrencies benefit people who are otherwise denied access to banking services.

While allowing cryptocurrencies may signal our business friendliness to the digital economy, it also triggers risks and uncertainties. The greatest of them is their potential use in crimes, such as money laundering and financing terrorism. There have been instances in other countries where Bitcoin has been used in the Dark Web for illicit transactions. Indeed, the anonymity that comes with the use of cryptocurrency is a cause for concern as it makes it harder to ensure consumer protection.

Continue reading

  • January 2019
    M T W T F S S
    « Dec    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,593 other followers