Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Internet (ISP) di bawah UU Pornografi

 By: Sonny Zulhuda

UU Pornografi melarang pemuatan dan penyebarluasan Pornografi di berbagai media termasuk Internet. Masalahnya, seringkali pembuat atau pemasok pornografi di Internet adalah anonim alias tidak bernama atau beridentitas.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat fasilitas Internet seperti situs, blog, atau email pada umumnya tersedia secara gratis dan tidak memerlukan identitas asli pendaftar. Sementara data mutakhir di Indonesia menunjukkan mayoritas pengguna Internet memakai fasilitas umum seperti warnet, atau fasilitas kantor atau sekolah yang tidak diatur sistem aksesnya. Keadaan ini bisa mengaburkan identifikasi orang yang memproduksi, memuat atau meyebarkan pornografi di Internet.

Walhasil, dalam keadaan dimana pelaku asal pemuat pornografi tidak teridentifikasi, perhatian penegakan hukum hanya dapat difokuskan kepada penyedia akses terhadap muatan itu, yaitu para penyedia jasa internet (PJI) dan penyedia hosting.

ag00154_Secara teknis, PJI yang fungsinya menyediakan koneksi Internet kepada pelanggan beresiko dianggap ‘menyebarluaskan’ atau ‘menyediakan’ pornografi seperti yang dilarang oleh UUP; atau ‘mentransmisikan’ atau ‘membuat dapat diaksesnya’ pornogafi sebagaimana dilarang di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal, mengharapkan PJI melakukan kontrol editorial terhadap muatan yang masuk setiap hari sama saja seperti mengharapkan kematian industri tersebut.

PJI tidak bisa disamakan dengan editor koran atau majalah yang mengontrol muatan yang dapat dan tidak dapat masuk ke kolom media mereka. Dalam bahasa the European Directives on Electronic Commerce, fungsi PJI adalah hanya sekedar pipa saluran (‘conduit’). Prinsip ini juga diadopsi oleh berbagai negara dalam hal pengaturan muatan konten Internet. Ini dikarenakan PJI tidak tahu menahu isi dari muatan informasi yang disalurkan olehnya kepada pelanggan, persis seperti posisi penyelenggara telekomunikasi telepon.

Jadi, sejauh mana pertanggungjawaban PJI dalam hal ini? Dapatkah mereka dianggap ‘menyebarkan’, ‘menyiarkan’ atau ‘membuat dapat diaksesnya’ pornografi di Internet dan diancam pasal pidana? Ketidakpastian hukum ini perlu dijawab dengan peraturan turunan dari UU Pornografi sendiri atau dari UU ITE, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau lainnya.

(Tulisan merupakan bagian dari artikel penulis yang dimuat di Harian Republika pada 11/11/2008 berjudul ‘Pengaturan Pornografi di Internet’)

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • November 2008
    M T W T F S S
    « Sep   Jan »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,582 other followers