Data Privacy in Indonesia — Quo Vadis?

Oleh: Sonny Zulhuda

(Disadur dari Kolom Telematika di Detikinet.com terbit tgl 24/1/2011 disini)

Berita tentang kemungkinan kebocoran (atau tepatnya pembocoran) 25 juta data pelanggan telekomunikasi di Indonesia merupakan sebuah isu yang perlu dicermati lebih dalam. Kejadian serupa telah menghantui komunitas pengguna dan pelanggan jasa telekomunikasi (termasuk e-commerce) di berbagai belahan di dunia.

Dengan berbagai inovasi teknologi informasi, data pribadi tidak lagi dilihat sebagai kelengkapan transaksi, namun telah menjadi komoditas bisnis. Tidak salah jika muncul anggapan bahwa tambang data (data mining) tidak lama lagi akan menjadi primadona bisnis menggantikan tambang emas yang makin terkikis ketersediaannya.

Inti permasalahan tentang kebocoran data konsumen terletak pada beberapa kesalahan berpikir yang perlu segera dikoreksi. Pertama, bahwa DATA (termasuk data pribadi) tidak seperti harta/aset yang memiliki sifat dan hak-hak terkait perlindungan properti (property rights). Kedua, bahwa hak melindungi kepentingan dan kehidupan PRIBADI bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Continue reading

IT Law Improves Country’s Competitiveness

By: Sonny Zulhuda

The above is my paper that I delivered in a seminar at Law Faculty, University Diponegoro (Undip), Semarang, this month (June 2o1o). More than 120 participants attended mostly academics, faculties and law students from that University. Beside me as speaker was Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya from the Law Faculty of Undip.

We discussed how the cyberlaw and other IT-related legislation can improve the competitiveness of the country, in this respect Indonesia. Variety of issues were being highlighted and debated including international law, cybercrime, content regulation, e-commerce law, phishing and carding, personal data protection, and -unsurprisingly the most popular topic- the latest incident of online porn that involved some national celebrities.

The program was organised by the Asian Law Students Association (ALSA), Undip Local Chapter in cooperation with Law Firm Prihatwono & Partners. My long-time friend Rico from the Law Firm acted as the moderator. Should you are interested to know further about the paper, you can let me know by email (zulhuda at yahoo dot com). Ah, by the way, it is in Indonesian language! ūüôā

Sistem ‘Co-regulatory’ Penanganan Konten Internet di Indonesia

Oleh: Sonny Zulhuda

Dalam menangani kelestarian berekspresi di Internet, diperlukan infrastruktur pengaturan yang bisa berbentuk self-regulatory (pengaturan sendiri) atau state regulatory (pengaturan via perangkat undang-undang oleh pemerintah).¬† Namun dari itu semua, yang ideal adalah dengan pendekatan sinergis antara semua pihak yg terkait, atau para pemangku kepentingan (stakeholders). Pendekatan ini biasa dikenal sebagai ‘pengaturan bersama’ atau ‘co-regulatory approach’). Bagaimana pendekatan ‘co-regulatory’ bagi isu pemuatan konten bisa dilaksanakan di Indonesia?

Di Indonesia, tindakan pemuatan informasi yang menimbulkan permusuhan/kebencian, misalnya, berdasarkan agama, dapat dikenakan sanksi berlapis di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan ancaman denda maksimal satu milyar rupiah dan/atau penjara enam tahun.

Continue reading

Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Internet (ISP) di bawah UU Pornografi

 By: Sonny Zulhuda

UU Pornografi melarang pemuatan dan penyebarluasan Pornografi di berbagai media termasuk Internet. Masalahnya, seringkali pembuat atau pemasok pornografi di Internet adalah anonim alias tidak bernama atau beridentitas.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat fasilitas Internet seperti situs, blog, atau email pada umumnya tersedia secara gratis dan tidak memerlukan identitas asli pendaftar. Sementara data mutakhir di Indonesia menunjukkan mayoritas pengguna Internet memakai fasilitas umum seperti warnet, atau fasilitas kantor atau sekolah yang tidak diatur sistem aksesnya. Keadaan ini bisa mengaburkan identifikasi orang yang memproduksi, memuat atau meyebarkan pornografi di Internet.

Continue reading

Pengaturan Konten Internet: UU Pornografi vis a vis UU ITE

By: Sonny Zulhuda

Bangsa Indonesia sekali lagi mencatat peristiwa penting dengan lahirnya Undang-undang Pornografi (UUP) yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas penggunaan, penyediaan dan penyebaran produk dan jasa pornografi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Coretan kecil ini mencoba melihat beberapa tantangan implementasinya di ruang maya.

Continue reading

Indonesia’s first cyberlaw officially signed, gazetted and numbered

This had¬†came to my knowledge over a month ago, but could only wrote it here now. The Indonesia’s first cyberlaw has now been officially gazetted and designated a new number. The law shall now be known as (in Indonesian) UNDANG-UNDANG REPUBLIK NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. The law is gazetted in ‘LEMBARAN NEGARA NO.58’ and ‘TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.4843. All these were done after the law was officially signed by the President of the Republic of Indonesia on 21 April 2008.

[Petikan UU-ITE] Perihal Muatan yang Dilarang (Content Regulation)

Sonny Zulhuda: Under UU-ITE (the ‘Act’), several offences are provided mainly to ensure the creation of safe and trustworthy electronic environment that should protect consumers and finally help Indonesia’s e-commerce prosper. Other than the computer-related cybercrimes (such as hacking), there are offences laid down relating to the online content regulations. This aspect of the law has apparently stolen the limelight the first day when the Act was passed. Understandable enough due to the mounting pressures from public who wish to see actions from the Government, especially in handling online pornography in Indonesia.

To the drafters’ credit, the law identifies broad criteria of content which are offensive and prohibited. These include elements of indecency, gambling, insult, defamation, threat, extortion, fraud or misrepresentation prejudicial against consumers, hate speech, violence, and threats. The law also provides for penal punishment for each of these prohibited content. Does it mean Indonesia opts for a strict Internet censorship? Not necessary. I shall reserve my comment in different section(s) later in near future. For the provisions on this issue, here you go:

Continue reading

  • June 2017
    M T W T F S S
    « May    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,575 other followers