Cyber Law and the Quest for the Information-Age Legal Education

By Sonny Zulhuda

Talk about the Information Age has filled many seminars, newspapers, books, web-pages, blogs, etc. But has it invited law students and law academia too? Have our students be adequately equipped by the understanding (conceptually, technically and so on) of what Information Age is, and how it challenges the notion of law taught in law schools? These are the questions that preoccupy many legal minds concerned of legal education.

Information Age is about the change, not only on gadgets, but also on the way we live as well as change of perspectives. For legal fraternities (i.e. lawyers, attorneys, judges and legal academia), it is critical to acknowledge this change, and not leaving it only to the hands of computer scientists. This is because the Information Age is a discourse of a cross-disciplinary realm. No less than information scientists, engineers, lawyers, accountants, sociologists, political scientists and business people are all concerned. They could even find themselves incapacitated if they choose to work separately. In the word of Boyle, this is called the collapse of disciplinary boundaries.

The above forms the background of my paper in the international seminar on Cyberlaw soon to be organised by the Faculty of Law, Islamic University of Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Indonesia on Wednesday, 26th October 2011.  Hopefully this can invite a fruitful discussion among the faculty members and the seminar attendees.

The paper basically hypothesizes that in order to capably address legal issues and challenges in future, our legal education should be re-looked at and reformed. The Information Age environment should become an integral consideration in learning law (regardless the area; commercial, civil, criminal, constitutional, administrative, etc.). It argues not only for the introduction of cyber law in the law syllabus, but also the integration of the issues and discussion with other major and disciplines. On top of that, we can borrow Prof Palfrey’s thesis on ‘digital native‘ and ‘digital migrant’ so as to allow law to improve and deliver in the future.

 

Advertisements

Data Privacy in Indonesia — Quo Vadis?

Oleh: Sonny Zulhuda

(Disadur dari Kolom Telematika di Detikinet.com terbit tgl 24/1/2011 disini)

Berita tentang kemungkinan kebocoran (atau tepatnya pembocoran) 25 juta data pelanggan telekomunikasi di Indonesia merupakan sebuah isu yang perlu dicermati lebih dalam. Kejadian serupa telah menghantui komunitas pengguna dan pelanggan jasa telekomunikasi (termasuk e-commerce) di berbagai belahan di dunia.

Dengan berbagai inovasi teknologi informasi, data pribadi tidak lagi dilihat sebagai kelengkapan transaksi, namun telah menjadi komoditas bisnis. Tidak salah jika muncul anggapan bahwa tambang data (data mining) tidak lama lagi akan menjadi primadona bisnis menggantikan tambang emas yang makin terkikis ketersediaannya.

Inti permasalahan tentang kebocoran data konsumen terletak pada beberapa kesalahan berpikir yang perlu segera dikoreksi. Pertama, bahwa DATA (termasuk data pribadi) tidak seperti harta/aset yang memiliki sifat dan hak-hak terkait perlindungan properti (property rights). Kedua, bahwa hak melindungi kepentingan dan kehidupan PRIBADI bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Continue reading

IT Law Improves Country’s Competitiveness

By: Sonny Zulhuda

The above is my paper that I delivered in a seminar at Law Faculty, University Diponegoro (Undip), Semarang, this month (June 2o1o). More than 120 participants attended mostly academics, faculties and law students from that University. Beside me as speaker was Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya from the Law Faculty of Undip.

We discussed how the cyberlaw and other IT-related legislation can improve the competitiveness of the country, in this respect Indonesia. Variety of issues were being highlighted and debated including international law, cybercrime, content regulation, e-commerce law, phishing and carding, personal data protection, and -unsurprisingly the most popular topic- the latest incident of online porn that involved some national celebrities.

The program was organised by the Asian Law Students Association (ALSA), Undip Local Chapter in cooperation with Law Firm Prihatwono & Partners. My long-time friend Rico from the Law Firm acted as the moderator. Should you are interested to know further about the paper, you can let me know by email (zulhuda at yahoo dot com). Ah, by the way, it is in Indonesian language! ūüôā

Domain name dispute: Sony Corp. vs Sony A.K. (an Indonesian blogger)

On Friday, March 12, 2010, a prominent Indonesian online news portal, Detik.com reported about a legal notice served by Sony Corp. against an Indonesian blogger by name of Sony A.K.

Sony Corp. claimed there is an infringement of their registered trade mark by the young blogger who registered and owns a domain name by name of http://www.sony-ak.com. My viewpoint on this issue was published in the same news portal on that day itself.

The article, as reported by Detikinet.com, quoted my view that the legal notice taken by Sony Corp. would unlikely be successful, judging from the three-point yardstick normally adopted in international arbitration cases involving domain name disputes as prescribed in Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP). This UDRP has been commonly adopted by international arbitration agencies at WIPO, ICANN and many others. Continue reading

LAW FOR ALL: Refleksi HUT RI Menuju Reformasi Hukum di Indonesia

Oleh: Sonny Zulhuda *

Pengantar

Bulan Agustus tahun 2003 ini menyaksikan Republik Indonesia memasuki tahun ke-58 kemerdekaannya dari penjajahan kolonial Jepang dan Belanda. Perayaan kemerdekaan ini mungkin bisa dikatakan sebagai perayaan yang paling meriah di seantero jagat. Bendera-bendera dikibarkan di gedung-gedung pemerintah, sekolah, kantor-kantor perusahaan, juga di rumah-rumah kompleks dan kampung, meskipunharus dipaksakan diatas atap. Mulut-mulut gang setiapkampung dihias dengan gapura dan umbul-umbul yang berwarna-warni. Stasiun-stasiun TV berlomba-lomba menyajikan acara khusus menyambut kemerdekaan. Lomba-lomba rakyat diadakan mulai dari kampung, komplek, sampai ke kampus. Yang tak kalah menarik, sebagian masyarakat merasa perlu melakukan ziarah, haul dan selametan di kubur-kubur pendahulu yang dianggap bisa memudahkan rejeki mereka.

Saking gregetnya perayaan ini, sampai-sampai seorang ilmuwan sastra dan sejarah Malaysia, Dr. Siddiq Fadhil dalam bukunya Melayu Baru merasa perlu menyebut fenomena itu untuk dicontoh oleh negara Malaysia dalam menyambut kemerdekaannya.

Sayangnya, lebih sering terjadi perayaan dan peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu hanya menunjukkan fenomena romantisme sejarah. Memang, cerita kemerdekaan Indonesia telah meninggalkan berbagai cerita heroik dalam literatur perjuangan bangsa. Namun,lebih dari itu, kita perlu melakukan renungan lebih jauh, hendak kemana pembangunan bangsa diarahkan? Hendak diisi dengan perjuangan yang bagaimana kemerdekaan ini? Hendak dimulai dari mana? Pertanyaan-pertanyan inilah yang perlu kita perbaharui setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan ini.

Uraian singkat dibawah ini mencoba menelaah situasi dan permasalahan hukum di Indonesia berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas. Perenungan ini akan diawali dengan kilas balik cita-cita negara hukum yang dicanangkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, dan akan dilanjutkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan reformasi hukum Indonesia ke depan. Tulisan ini tidak bermaksud mencatat seluruh perjalanan perkembangan sistem hukum di Indonesia, namun akan terkonsentrasi kepada beberapa permasalahan aktual dalam kerangka reformasi hukum nasional.

Continue reading

Election and the Voters’ Personal Data Privacy

By: Sonny Zulhuda

ag00163_

On Wednesday this week the Indonesian Embassy in KL held a ceremony officiating the upcoming-election committee and its secretariat. The Ambassador attended the ceremony and so did most of the embassy officials. I was invited as a witness for the proceeding as a representative of the community in Malaysia.

What led me to write here was particularly an issue (among so many) that came up in my discussion with several members of election committee and reps from participating political parties after the function: privacy right of the voters.

Continue reading

Sistem ‘Co-regulatory’ Penanganan Konten Internet di Indonesia

Oleh: Sonny Zulhuda

Dalam menangani kelestarian berekspresi di Internet, diperlukan infrastruktur pengaturan yang bisa berbentuk self-regulatory (pengaturan sendiri) atau state regulatory (pengaturan via perangkat undang-undang oleh pemerintah).¬† Namun dari itu semua, yang ideal adalah dengan pendekatan sinergis antara semua pihak yg terkait, atau para pemangku kepentingan (stakeholders). Pendekatan ini biasa dikenal sebagai ‘pengaturan bersama’ atau ‘co-regulatory approach’). Bagaimana pendekatan ‘co-regulatory’ bagi isu pemuatan konten bisa dilaksanakan di Indonesia?

Di Indonesia, tindakan pemuatan informasi yang menimbulkan permusuhan/kebencian, misalnya, berdasarkan agama, dapat dikenakan sanksi berlapis di bawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dengan ancaman denda maksimal satu milyar rupiah dan/atau penjara enam tahun.

Continue reading

  • October 2017
    M T W T F S S
    « Jul    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Visitor

    free counters

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1,574 other followers